pemerintah-bakal-sosialisasi-uu-karya-cetak-dan-rekam

Pemerintah Bakal Sosialisasi UU Karya Cetak dan Rekam

05 Desember 2018       502        Admin

Sesuai amanat UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini, pemerintah diberikan waktu selama tiga tahun untuk menyiapkan dan menerbitkan aturan pelaksana dari UU ini.

Setelah sempat ditunda, akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna di Komplek Gedung Parlemen, Senin (3/12/2018) kemarin. Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, seluruh Anggota DPR yang hadir memberi persetujuan yang ditandai ketukan palu pimpinan sidang tanda persetujuan RUU tersebut menjadi UU.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendy mengamini persetujuan DPR terhadap RUU tersebut menjadi UU. Selanjutnya, pemerintah bakal membuat aturan turunan berupa peraturan pemerintah (PP) dan sarana prasarana yang mendukung.  “Setelah RUU Serah Simpan Karya Cetak ini disahkan menjadi UU, pemerintah akan segera menyiapkan peraturan pelaksana,” ujar Muhajir dalam keterangannya, Selasa (12/4/2018).

Selanjutnya, pemerintah pun bakal melakukan sosialisasi melalui berbagai forum dan penyebarluasan melalui media agar diketahui masyarakat. Misalnya, sosialisasi ini bakal dilakukan ke berbagai pemangku kepentingan terkait. Menurutnya, perjalanan pembahasan RUU ini diwarnai ide-ide konstruktif yang mendasari penyusunan UU ini sebagai bentuk perlindungan bagi karya cetak dan karya rekam.

“Sebab, hal tersebut merupakan hasil budaya bangsa yang memiliki peran penting sebagai salah satu tolak ukur kemajuan intelektual suatu bangsa,” ujarnya. 

Seperti tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini disebutkan “Peraturan Pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama tiga (3) tahun sejak UU ini disahkan”. Dengan begitu, pemerintah memiliki waktu 3 tahun dalam rangka menyiapkan hingga menerbitkan peraturan pelaksana sebagai aturan turunan dari UU tersebut.

Menurutnya, penyusunan RUU tersebut menjadi UU merupakan amanat Pembukaan UUD 1945, mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Sebab, melalui UU ini, negara berkewajiban melindungi segala aset budaya bangsa yang terdokumentasi dalam karya cetak dan rekam yang bernilai intelektual dan/atau artistik sebagai hasil karya bangsa Indonesia.

Sebelumnya, pengaturan serah simpan karya cetak ini diatur UU No.4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Namun, UU tersebut dianggap belum berjalan efektif dalam menghimpun karya cetak dan karya rekam. “UU 4/1990 ini belum dapat mengakomodasi dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi informasi, sehingga perlu diganti.”

Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian mengingatkan keharusan pemerintah untuk segera menerbitkan aturan pelaksana setelah RUU ini disahkan menjadi UU. Baginya, UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini memiliki arti penting bagi masyarakat. Menurutnya, UU tersebut setidaknya mengatur beberapa hal.

Pertama, karya cetak dan karya rekam merupakan hasil budaya bangsa yang memiliki peran penting sebagai tolak ukur kemajuan intelektual bangsa; referensi dalam bidang pendidikan. Kemudian pengembangan ilmu pengetahuan hingga alat telusur terhadap catatan sejarah dan perkembangan sebuah bangsa dalam pembangunan kepentingan nasional.

Kedua, mengatur soal subjek wajib serah hasil karya yang meliputi: penerbit, produsen, dan warga negara Indonesia dan warga negara asing. Penerbit, berkewajiban menyerahkan dua eksemplar dari setiap judul hasil karya cetaknya. Begitu pula dengan salinan digital atas karya cetak dalam rangka kepentingan bagi para penyandang disabilitas. Produsen pun berkewajiban menyerahkan karya rekam yang telah dipublikasikannya.

Ketiga, UU ini mengatur pula mekanisme pengelolaan hasil karya cetak dan rekam dengan melalui beberapa tahapan yakni penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, dan pengawasan.

Keempat, UU ini mengatur pemberian penghargaan terhadap penerbit, produsen dan masyarakat yang telah berperan terhadap karya cetak dan rekam yang telah mendukung kewajiban serah simpan. Begitu pula terhadap warga asing yang telah melaksanakan kewajiban serah simpan ini.

Kelima, pengelolaan karya cetak dan rekam, pemerintah dan pemerintah provinsi berkewajiban menyediakan pendanaan dalam penghimpunan dan pengelolaan koleksi serah simpan sesuai kemampuan keuangan negara. Menurutnya, substansi pengaturan ini menunjukan keseriusan negara dalam memajukan bangsa dari aspek penghimpunan koleksi karya cetak dan rekam.

Keenam, masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam melalui tiga cara. Pertama, menyerahkan karya cetak dan rekam yang dihasilkan; menyerahkan koleksi pribadi kepada perpustakaan nasional dan/atau perpustakaan provinsi untuk dijadikan koleksi serah simpan; dan membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan. 

Sumber: hukumonline.com