Ingat, Ada Wajib Lapor Ketenagakerjaan Secara Online...
Selama 2018 terhitung lebih dari 85 ribu perusahaan yang melakukan wajib lapor ketenagakerjaan secara online. Sistem wajib lapor ketenagakerjaan daring ini harus terintegrasi denga
View All
Jenis Pekerjaan Ini Dilarang Pakai Skema PKWT...
Pekerjaan yang bersifat terus menerus atau bukan pekerjaan musiman. Seorang pria berinisial TA tengah menjalankan sidang hubungan industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat p
View All
Pentingnya Membangun Ekosistem Ketenagakerjaan Lebih Fleksibel...
Wakil Presiden Jusuf Kalla, berharap Apindo bisa menjaga keseimbangan hubungan antara pekerja dan pengusaha untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Asosiasi Pengusaha Indones
View All
Ekspor Jasa Bebas PPN Diperluas, Tapi Wajib Penuhi Dua Syarat Formal I...
Didasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis, dan terdapat pembayaran disertai bukti pembayaran yang sah dari penerima ekspor kepada pengusaha kena pajak yang melakukan ekspo
View All
Menteri Keuangan Tarik PMK e-Commerce...
Pemerintah disarankan melakukan penundaan pemberlakukan, ketimbang harus menarik regulasi e-commerce. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akhirnya memutuskan untuk menarik Per
View All
Lembaga Pemantau Asing dalam Pemilu di Indonesia, Begini Aturan Hukumn...
Kehadiran pemantau asing konsekuensi logis dari pergaulan antar negara Asia dan semangat menciptakan iklim demokratis kawasan. Dalam narasi penyelenggaraan pemilihan u
View All
Pendaftaran Hingga Sengketa Ragam Kekayaan Intelektual...
Sekalipun suatu merek terkenal dan telah terdaftar di Negara lain, tapi belum terdaftar di DJKI, efeknya merek tersebut tak akan mendapatkan perlindungan di Indonesia. Ide bisni
View All
Terkait Impor Bawang Putih, KPPU Bakal Panggil Kementan dan Kemendag...
Bulog dinilai melakukan impor bawang putih tanpa melaksanakan Permentan No 86 Tahun 2013. Perlakuan ini berpotensi menyebabkan persaingan tidak sehat. Kebijakan impor bawang put
View All
Demi Legitimasi Pemilu, Waspadai Serangan Peretas...
Ancaman pidana bagi yang mengganggu sistem informasi pemilu paling lama 3 tahun penjara dan maksimal denda 36 juta rupiah. Isu delegitimasi pemilu mencuat seiring munculnya bany
View All