Catatan YLKI Soal Kantong Plastik Berbayar...
Pemberlakuan kantong plastik berbayar seharusnya tidak hanya menyasar pelaku ritel modern, tetapi juga pasar-pasar tradisional. Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (
View All
Ketentuan Hukum Soal KTP Elektronik Bagi WNA...
Kemendagri menyatakan setiap warga Negara asing (WNA) yang memiliki izin tinggal di Indonesia wajib memiliki KTP elektronik, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk memilih. Keme
View All
Fintech Ilegal Rawan Korupsi dan TPPU...
Selain korporasi, PPATK juga mengawasi 1,3 juta orang termasuk pejabat, politisi dan keluarganya. Penyedia jasa pinjaman uang berbasis online atau financial technology (fintech)
View All
Tingkatkan Perlindungan Konsumen, OJK Perkuat Kerjasama dengan Kemenda...
Akses data kependudukan sangat penting bagi perkembangan industri jasa keuangan, di antaranya untuk keperluan pembukaan rekening simpanan, pinjaman maupun rekening efek karena veri
View All
BI Sebut Rupiah Masih Murah, Tapi akan Stabil karena......
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan nilai tukar rupiah masih murah atauundervalue. Oleh karena itu, dia yakin, nilai tukar rupiah ke
View All
Begini Syarat dan Proses Praktik Kebidanan...
Praktik kebidanan wajib mengantongi STR dan SIPB dengan melengkapi beberapa persyaratan. Pasca disahkannya RUU Kebidanan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR pada Rabu (13/
View All
Program yang Disiapkan Pemerintah untuk Kepastian Dunia Usaha...
Ke depan, beberapa program antara DJP-DJBC akan terintegrasi sehingga tidak memberikan beban double kepada dunia usaha. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kementeria
View All
Ahli Sebut Wewenang Penyidikan OJK Aneh...
Wewenang penyidikan OJK berpotensi menimbulkan tumpang-tindih dengan lembaga penegak hukum lain. Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Nindyo Pramono menila
View All
Gagas Sistem Online Evaluasi Regulasi, BPHN Butuh Dukungan...
Terobosan untuk mengevaluasi regulasi yang berjumlah puluhan ribu menjadi lebih cepat dan efektif. Tapi, masih terkendala anggaran. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terus m
View All